peraturan perkawinan pegawai. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176); 7. peraturan perkawinan pegawai

Pasal 14 Permohonan izin kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus sudah diterima oleh Pejabat yang berwenang paling lambat 45 (empat puluh lima) harioleh Menteri Agama atau Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan Pegawai, Prosedur Pemberhentian Pegawai, dan Kesejahteraan Pegawai. Status. Pada dasarnya, Undang-Undang No. berita negara. perkawinan. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 dan Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. bahwa Pegawai Kejaksaan sebagai aparatur sipil negara, abdi negara, dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga melalui perkawinan; bahwa Peraturan. d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen. (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau. com - Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Jumat (30/12/2022). Ketentuan disiplin PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang menggantikan PP Nomor 53 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176); 7. atasan/pejabat dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 1 tahun 1974) 1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan PP tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk cuti tahunan, karyawan kontrak juga berhak mendapatkan cuti 12 hari selama. Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No. 3. Meski demikian, UU. 9 no. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari. Bagi pegawai negeri pada Polri pria yang kawin dengan WNA wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bagi Polwan dan PNS wanita bersedia berhenti dari dinas aktif. Yang dimaksud dengan pejabat ialah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil, atau pejabat lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki wewenang memberikan atau menolak permintaan izin perkawinan atau perceraian Pegawai Negeri Sipil. Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Bagi pegawai negeri sipil (PNS), izin untuk melakukan poligami diatur dengan ketat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. D. 3. Pengertian perkawinan enurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. I K A S Y A M S U L H U D A M Z. JAKARTA - Dalam aturan Peraturan Pemerintah. Kelola Pekantoran. Berikut sejumlah. I tahun 1974 yaitu: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Forum Diskusi. (1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975; (2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Nah, peraturan paling terbaru mengenai. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 9. Pelaksanaan Perkawinan. A. Hlm,43. Laporan perkawinan disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya l (satu) tahun terhitung mulai tanggal pernikahan. Secara rinci, dokumen-dokumen tersebut meliputi: 1. Ketentuan disiplin PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang menggantikan PP Nomor 53 Tahun 2010. pdf LuddyPatra2 7 views • 10 slides Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 JO. Senin, 02 Jan 2023 13:30 WIB. ID – Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan PP 10-1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Ulasan: Terima kasih untuk pertanyaan Anda. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang- kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif yang disebut dalam Pasal 10 ayat (2) dan. Ketentuan ini juga berlaku bagi PNS yang berstatus janda atau duda yang melangsungkan perkawinannya kembali. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan. Nah berikut beberapa aturan terkait syarat poligami bagi PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;. Indonesia. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ini ditetapkan dengan pertimbangan. (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing Berkaitan dengan pegawai, perkawinan akan berpengaruh pada administrasi kepegawaian. 1 tahun 1974. 9. keperdataan Ps. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa,. 10, LN. 1. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut : Pasal 3 : (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian. 10 Tahun 1983), yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah “Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pasal 49. 1 Th 1997 Psl 1; Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Maya 2013; bentuk pola sosial yang disetujui kedua belah pihak sehingga membentuk keluarga yang sah menurut agama dan legal dimata hukum Hariyanti 2002; suatu ikatan antara laki2 dan. D. atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil. pdf. Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 5. Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku. Peraturan Perkawinan Bagi Pegawai. A/5/1982 tentang Perkawinan dan Perceraian Karyawan Kejaksaan Republik Indonesia. Sejarah Aturan Pernikahan Satu Kantor. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan. Kata Kunci : Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan, Penolakan Perkawinan,. 22/1946 jo. Pelaksanaan Perkawinan. Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN BADAN/LEMBAGA: Pemrakarsa: KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA: Nomor: 6: Tahun: 2018: Tentang: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara. rujuk. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan. 2. 4. Pegawai Negeri Sipil adalah : 1. Yulia, 2015, Buku Ajar Hukum Perdata, Aceh: BieNa Edukasi. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian Perkawinan. HUKUM PERKAWINAN 1. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 7 Tahun 2021. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Huruf a, Angka 2c Peraturan Pemerintah No. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Pegawai Negeri Sipil adalah. Berikut sejumlah perubahannya. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PP No. Memahami azas-azas perkawinan pegawai secara lengkap 3. 1. Untuk Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, yaitu Perka BKN No. PNS pria boleh beristri lebih dari satu tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. f. Perlu diketahui, ketika seorang aparatur negara ingin melakukan perkawinan bahkan sampai ke perceraian, mereka telah diikat oleh sebuah aturan kepegawaian, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta Surat Edaran kepala BKN Nomor 08/SE/1983 tentang izin Perkawian. Berapa Kali Karyawan Boleh Mengajukan Izin Nikah? Aturan Ketenagakerjaan tidak mengaturnya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan. Pencabutan. Peraturan Menteri. (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Dengan demikian, PHK karena hamil (wanita hamil di-PHK) dan PHK karena menikah dalam satu perusahaan termasuk alasan PHK yang dilarang. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan. Bacalah versi online Peraturan perkawinan PNS tersebut. 3. Liputan6. Pd. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pejabat Pengundangan. Penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat perkawinan. UU no. UMUM a. Di satu sisi Peraturan Perundang-Peraturan Cuti Menikah. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Memahami peraturan perkawinan pegawai. pptx AfdhalFadhila1 2 views • 18 slides SE_Prosedur_Izin_Perceraian. Mulanya, meski tidak semua, banyak perusahaan yang tidak mengizinkan karyawannya menjalin hubungan. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal. Prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan. 1. Pembahasan ini berdasarkan Silabus Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian (C3) Kurikulum 2013 revisi 2017 yang menitikberatkan kepada pembentukan karakter. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. 13. . CO, Jakarta - Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara Satya Pratama mengatakan ada sejumlah perubahan ketentuan disiplin pegawai negeri sipil . Bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, akta perkawinan ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya. 6. Kala itu, UU tersebut menyerahkan aturan nikah dengan teman sekantor dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan. 7. Analis Hukum di Badan Kepegawaian Negara, PNS tidak tunduk pada UU Ketenagakerjaan, melainkan tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi. 12 Menerapkan disiplin pegawai 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-001/J. Berawal dari Gugatan Karyawan PT PLN. pengeertian tersebut diatur dalam…. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 10 Tahun 1983 jo. Jabatan : Anggota Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara Alamat : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 2, Jambi. 3. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) tidak mengatur tegas soal larangan perekrutan pegawai yang memiliki hubungan keluarga dengan pegawai lainnya, baik itu hubungan orang tua-anak, suami-istri, atau kakak-adik. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. The presentation is part of a course on automation and. 0%. Pasal 1 Dalam. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990. Pasal 5 ayat (2): “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. Simak baik baik video berikut buka satu persatu video nya dan apabila menurut kalian ada yang penting tolong catat, atau kalian membeli modul dari kepegawaian, perbesar tampilan . Dalam. 1. Salsabila Bachtiar. 467, Vorstenlandsche . MK mengabulkan permohonan uji materi Pasal 153 Ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga; bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan percer . Pelaksanaan perkawinan adalah semua kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh para pihak sebelum sampai dengan saat dilakukannya. 5 Penegasan kewenangan KUA dalam pencatatan nikah tersebut kemudian dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 ayat (1) bahwa Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. b. S. dalamnya memuat peristiwa perkawinan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Pegawai pencatat Perkawinan (PPN) bagi yang beragama non Islam. Hal yang menjadi pertanyaan, apakah perusahaan memiliki hak dan sah atas hukum. 9/2010); Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk antara lain: Kapolri untuk yang berpangkat Pati,. Undang-undang Nomor l Tahun 1974. Namun, mengingat kian berkembangnya zaman, peraturan memang tak bisa serta merta melarang pegawai sesama kantor untuk memiliki hubungan. Muncul arus kuat yang menuntut agar PMA tersebut segera direvisi dan istilah 'perkawinan' diganti ke istilah 'nikah',. j. 5. Namun, ada kalanya keinginan menikah tersebut harus diurungkan karena adanya ketentuan larangan bagi pegawai kontrak untuk menikah selama masa kerja berlangsung. UU Ketenagakerjaan maupun revisinya melalui UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 tidak memberi kewenangan bagi perusahaan untuk membuat perjanjian kerja yang mencantumkan larangan karyawan menikah selama masa kontrak PKWT. Kemudian pada peraturan disiplin aparatur sipil Negara sebagaimana PP No 45 Tahun 1990, semua perkawinan dan perceraian yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil pria dan wanita juga harus dicatatkan dan dilaporkan ke badan kepegawaian Negara. Kompetensi Dasar : Mengemukakan tentang peraturan perkawinan bagi pegawai Indikator : 1. PNS sebagai merupakan teladan bagi masyarakat, sikap dan perilakunya menjadi contoh bagi masyarakat sekitarnya bahkan sampai kepada urusan yang sifatnya pribadi seperti perkawinan.